1.DILEMA PENENTUAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF TERPILIH

2.KONTRAPRODUKTIF PERADILAN KONSTITUSI BERBASIS TEKNOLOGI DALAM PENANGANAN PERKARA PEMILU LEGISLATIF

3.PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI

4.MULTIPARTAI DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

5.KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU 2009

6.PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008

7.TINJAUAN JURIDIS TERHADAP PERBUATAN PERCOBAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA

8.PERBEDAAN PUTUSAN PIDANA (ILUSTRASI KASUS PERKOSAAN)

9.FUNGSI LEMBAGA GANTI KERUGIAN UNTUK PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN (SUATU KAJIAN SOSIO-YURIDIS)

10.PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN MANGAN

11.PERKAWINAN CAMPURAN BEDA AGAMA

12.KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM RANGKA MENJAMIN HAK KONSTITUSIONALITAS WARGA NEGARA

13.PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

14.AKIBAT HUKUM TERHADAP ADANYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENYELESAIANNYA

15.PROSEDUR DAN MEKANISME PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA KARYAWAN DENGAN PERUSAHAAN

16.PERLINDUNGAN KONSUMEN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DALAM KAITANNYA DENGAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

17.PERADILAN AGAMA SEBAGAI SALAH SATU INSTITUSI PENEGAK HUKUM DI INDONESIA

18.PERMASALAHAN HARTA PERKAWINAN SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN

19.PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

20.PERANAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN

<< First | < Prev | 1 | 2 | 3 | ... | 14 | Next > | Last >>